ekonomi - netizeniacom

Netizeniacom – Pernahkah kita bertanya, bagaimana Islam memandang pengelolaan anggaran negara? Kaidah APBN Islam ternyata menawarkan pendekatan yang unik dan berkeadilan, berbeda dengan sistem anggaran konvensional yang hanya fokus pada angka-angka dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam APBN Islam, tujuan utamanya bukan hanya menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang merata.

Bagaimana sebenarnya prinsip kadiah APBN Islam bekerja, dan mengapa relevan dalam kondisi ekonomi modern saat ini? Mari kita kupas lebih dalam dan temukan jawabannya!

Pengertian APBN

Pengertian umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana kerja yang diperhitungkan dengan keuangan yang disusun secara sistematis, yang mencakup rencana penerimaan dan rencana pengeluaran untuk satu tahun anggaran, yang disusun oleh pemerintah pusat dan telah disetujui oleh DPR.

Penyusunan APBN merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban pemerintah sesuai dengan Pasal 23 Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu, besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal (Anne Booth dan Peter McCawley, 1990).

Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah pasti mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).

Timbullah gagasan untuk dengan sengaja mengubah- ubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi.

Kaidah APBN Islam

APBN Islam memiliki enam kaidah utama yang mengatur pengalokasian anggarannya, memastikan distribusi yang adil sesuai syariat.

1. Zakat sebagai Prioritas

Pengeluaran zakat harus dialokasikan kepada delapan golongan yang disebut dalam Al-Qur’an. Ini merupakan prioritas utama dari harta yang ada di Baitul Mal.

2. Jihad dan Kesejahteraan Kaum Fakir Miskin

Pembelanjaan wajib mencakup anggaran untuk jihad serta kebutuhan fakir miskin, yang harus terus dipenuhi secara konsisten.

3. Kompensasi untuk Aparat Negara

Gaji pegawai negeri, hakim, tentara, dan pihak-pihak yang memberikan kontribusi untuk negara masuk dalam anggaran wajib dari Baitul Mal.

4. Pembangunan Infrastruktur Vital

Sarana umum seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan masjid harus dibangun untuk menghindari dampak buruk jika sarana ini tidak ada.

5. Penanggulangan Bencana Alam

Baitul Mal juga bertanggung jawab menanggulangi bencana seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor, yang memerlukan anggaran khusus saat terjadi.

6. Pembangunan Tambahan Sarana

Sarana tambahan yang tidak bersifat mendesak, seperti fasilitas penunjang yang hanya memberikan nilai tambah, dapat dibangun jika anggaran mencukupi.

Sumber Informasi:

Buku Hukum keuangan negara karya Adrian Sutedi

Jurnal Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Islam

Netizeniacom – Kebijakan fiskal Islam adalah instrumen penting yang tidak hanya menjaga keseimbangan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab.

Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang fokus pada pertumbuhan material, kebijakan ini mengintegrasikan aspek moral dan spiritual dalam setiap keputusan ekonomi.

Bagaimana sebenarnya kebijakan ini diterapkan pada masa Rasulullah SAW, dan bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat? Mari kita telusuri lebih dalam.

Pengertian Kebijakan Fiskal Islam

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan strategi yang digunakan untuk mengatur keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

Dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pedoman, kebijakan ini bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi, distribusi kekayaan yang merata, dan mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir individu.

Mirip dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam sistem konvensional, kebijakan fiskal Islam mencakup penyesuaian dalam sistem pajak, zakat, dan pengeluaran negara untuk pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Perbedaannya? Kebijakan ini juga mencerminkan nilai-nilai spiritual yang berupaya menyejahterakan umat melalui pembangunan berkelanjutan yang adil.

Kebijakan Fiskal Islam Rasulullah SAW

Pada masa Rasulullah SAW, kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan menjaga kesejahteraan masyarakat.

Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga pusat pengelola keuangan negara. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya negara dikelola secara efektif dan adil, serta dihabiskan untuk kebutuhan masyarakat.

Ada empat langkah utama dalam kebijakan fiskal yang diterapkan Rasulullah SAW:

Meningkatkan Partisipasi Kerja dan Distribusi Pendapatan

Melalui persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar, distribusi pendapatan menjadi lebih merata, sehingga mendorong permintaan agregat di Madinah.

2. Penerapan Pajak yang Adil

Pajak seperti Kharaj (pajak tanah) dan zakat diterapkan untuk menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi, tanpa memberatkan masyarakat.

3. Pengelolaan Anggaran yang Efisien

Pengelolaan APBN dilakukan dengan cermat, sehingga meskipun sering menghadapi peperangan, defisit anggaran dapat dihindari.

4. Kebijakan Khusus untuk Pengeluaran Negara

Rasulullah juga menerima sumbangan sukarela dan meminjam peralatan dari non-Muslim untuk memenuhi kebutuhan negara tanpa memberatkan anggaran.

kebijakan fiskal rasulullah SAW — Kebijakan fiskal Rasulullah SAW. Sumber: Image Bing AI – netizenia.com

Instrumen Kebijakan Fiskal Islam

Zakat sebagai Alat Distribusi Kekayaan

Zakat adalah salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam yang berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan secara merata, mengurangi ketimpangan, dan mencegah akumulasi kekayaan berlebih.

Kharaj: Pajak Tanah untuk Kemakmuran Bersama

Kharaj dikenakan pada tanah pertanian berdasarkan kesuburan dan irigasi. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk keperluan publik seperti pembangunan infrastruktur.

Pengelolaan Anggaran Berimbang di Baitul Mal

Semua penerimaan negara melalui Baitul Mal digunakan untuk pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat, memastikan tidak ada penumpukan kekayaan di kas negara.

Sistem Pajak Proporsional untuk Mendorong Produktivitas

Pajak dalam Islam dikenakan berdasarkan keuntungan, bukan aset produksi, sehingga tidak memberatkan para produsen dan meningkatkan produktivitas.

Maka dari itu, Kebijakan fiskal Islam bukan hanya tentang mengelola angka-angka, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial.

Melalui prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai spiritual, kebijakan ini membuktikan bahwa ekonomi yang kuat dan adil dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai agama yang luhur.

Tujuan Kebijakan Fiskal Islam

Kebijakan fiskal lebih dari sekadar angka-angka tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Ini adalah tentang bagaimana pemerintah memilih instrumen fiskal yang tepat dan mengelola anggaran dengan bijak untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

Setiap keputusan fiskal memiliki dampak yang berbeda terhadap perekonomian. Dalam konteks Islam, Al-Qur’an dan Sunnah memberikan pedoman dasar untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan spiritual.

Islam secara tegas mendukung pengeluaran yang terkendali dan melarang israf (pemborosan), baik bagi individu maupun negara.

Hal ini berarti kebijakan fiskal dalam Islam harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan sosial-ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Tidak hanya berfokus pada kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan spiritual masyarakat. Selain itu, kebijakan fiskal dalam Islam mencerminkan tanggung jawab besar yang diemban negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat tanpa melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.